INFO
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Gelombang 1 Dibuka Januari!
Kembali ke Beranda Halaman Resmi Madrasah

Dumas

Dumas

Diterbitkan: MTsN 5 JEMBER Dokumen Resmi

Pengaduan Masyarakat (Dumas) Madrasah merupakan sistem dan layanan resmi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai wadah bagi peserta didik, orang tua/wali murid, tenaga pendidik, maupun masyarakat umum untuk menyampaikan keluhan, kritik, saran, apresiasi, hingga laporan dugaan pelanggaran terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan pendidikan di lingkungan madrasah.

Keberadaan layanan ini merupakan wujud komitmen madrasah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1. Dasar dan Tujuan Penyelenggaraan Dumas Madrasah

Layanan pengaduan masyarakat tidak sekadar menjadi tempat menampung keluhan, melainkan instrumen penting dalam peningkatan mutu pendidikan:

  • Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Masukan dan keluhan dari masyarakat menjadi cerminan nyata atas kinerja madrasah. Data pengaduan digunakan oleh pimpinan madrasah untuk mengevaluasi kebijakan, memperbaiki alur birokrasi, dan meningkatkan standar pelayanan.

  • Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan membuka ruang pengaduan yang jelas, madrasah menunjukkan keterbukaan terhadap pengawasan publik sehingga setiap proses—mulai dari administrasi, penggunaan anggaran, hingga kegiatan belajar mengajar—dapat dipertanggungjawabkan.

  • Mencegah Penyimpangan dan Maladministrasi: Dumas berfungsi sebagai sistem deteksi dini (early warning system) untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, diskriminasi layanan, maupun penyalahgunaan wewenang.

  • Memberikan Perlindungan dan Rasa Aman: Menjamin hak warga madrasah dan masyarakat untuk bersuara secara aman, nyaman, dan terlindungi dari segala bentuk intimidasi atau perlakuan diskriminatif setelah melaporkan suatu kejadian.

2. Ruang Lingkup dan Kategori Pengaduan

Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Dumas Madrasah untuk melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan operasional dan layanan madrasah, antara lain:

  • Layanan Administrasi dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu): Keluhan terkait lambatnya proses pengurusan dokumen (seperti legalisir ijazah, surat keterangan aktif siswa, mutasi siswa), ketidakjelasan prosedur, ketidaksesuaian waktu penyelesaian dengan Standar Pelayanan (SP), serta sikap petugas yang kurang ramah atau tidak responsif.

  • Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Laporan mengenai dugaan kecurangan seleksi, ketidaktransparanan kuota atau jalur pendaftaran, hingga kendala teknis sistem pendaftaran yang merugikan calon siswa.

  • Dugaan Pungutan Liar (Pungli), Gratifikasi, dan Korupsi: Laporan terkait adanya permintaan biaya atau sumbangan yang bersifat memaksa dan tidak memiliki dasar hukum maupun kesepakatan resmi komite madrasah sesuai regulasi yang berlaku.

  • Disiplin dan Kode Etik Pegawai: Laporan mengenai ketidakhadiran guru atau pegawai tanpa keterangan yang mengganggu hak belajar siswa, perilaku tidak profesional, maupun pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kependidikan.

  • Kenyamanan, Keamanan, dan Sarana Prasarana: Keluhan terkait fasilitas ruang kelas yang tidak layak, kebersihan lingkungan dan sanitasi (toilet/kantin), keamanan parkir, serta pemeliharaan aset madrasah.

  • Kasus Perundungan (Bullying) dan Kekerasan: Laporan mendesak terkait tindakan kekerasan fisik, verbal, psikis, perundungan siber (cyberbullying), maupun pelecehan yang terjadi antar-siswa atau melibatkan warga madrasah lainnya.Gambar Konten